بسم الله الر حمن الر حيم

Diperlukan lebih dari sekedar komunikasi searah untuk menyelesaikan masalah yang semakin menjadi di dunia timur Indonesia, Papua.

 Anak Papua

           Seperti yang telah kita ketahui bahwa saat ini Papua sedang “meradang” terkena imbas dari “ketidak-adilan” yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Sebagian masyarakat Papua merasakan adanya ketidak adilan dalam segala hal. Setidaknya ada 4 hal yang membuat masyarakat menjadi geram dengan pemerintah Indonesia. 4 hal tersebut adalah: (1) masalah marginalisasi dan diskriminasi, (2) kegagalan pembangunan di berbagai aspek. (3) Kegagalan politik yang diideologikan dengan adanya keinginan  kemerdekaan di Papua. (4) masalah hak asasi manusia (HAM) yang mendasar di Papua (sumber, diakses pada 8 Desember 2011, pukul 12:45 wib). Namun secara keseluruhan, masalah utamanya adalah masyarakat Papua merasa dilecehkan dalam berbagai aspek.

          Pemerintah pun sebenarnya tidak tinggal diam. Pemerintah sudah melakukan berbagai cara mulai dari dialog sampai pemberian otonomi khusus dengan mengucurkan dana APBN sebesar Rp 28 triliun sejak 2008 (dana ini kemudian dibagi untuk berbagai hal, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi daerah). Namun masalah belum juga terselesaikan. Menurut anggota tim kajian Papua LIPI, Adriana Elisabeth, solusi empat permasalahan ini adalah melakukan evaluasi secara terbuka dan komprehensif. “Implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus bukan cuma masalah dana, tapi implementasi secara keseluruhan,” (sumber, diakses pada 8 Desember 2011, pukul 12:45 wib).

          Berbagai pihak yang sudah merasa geram dengan lambannya penanganan masalah di Papua oleh pemerintah mengusulkan berbagai ide untuk sekedar membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah tersebut. Ide tersebut diantaranya adalah permintaan kepada kepala pemerintah (SBY) agar serius menyelesaikan masalah dengan cara “turun gunung”. Salah satunya yaitu dengan mengadakan perayaan tahun baru bersama rakyat Papua di Papua sekaligus mengadakan dialog yang lebih terbuka dan langsung dengan kepala kepemerintahan. Hal ini dilakukan demi menjaga komunikasi yang lebih intensif dan menghilangkan anggapan diskriminasi pemerintah pusat terhadap rakyat Papua. Dan dengan tindakan tersebut juga merupakan pembuktian bahwa Presiden masih peduli terhadap Papua. Namun, masalah yang terjadi sekarang adalah hanya adanya dialog searah yang dilakukan oleh pemerintah pemegang otonom bukan pemerintah pusat (walaupun akhirnya sampai juga kepada pemerintah pusat). Hal inlah yang penulis rasa adalah “biang kerok” dari masalah yang sudah ada. Bukannya menyelesaikan tapi malah menambah masalah.

Saya rasa, pak SBY harus segera turun gunung menuju bumi Papua untuk segera menyelesaikan masalah yang ada secara langsung dan berkelanjutan, agar rakyat Papua merasa dihormati presiden dan negara, agar rakyat Papua merasa disayangi – penulis.

          Memang, pemerintah dinilai terlalu dan selalu lamban dan lambat dalam menangani masalah yang terjadi, tidak hanya di Papua, di manapun ada masalah, pemerintah selalu lamban dan lambat untuk menyelesaikannya. Mendengar hal itu, presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjawabnya dengan menggelar rapat guna membahas penanganan percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat. Dalam rapatnya, beliau menegaskan bahwa pemerintah sangat serius dalam menangani masalah di Papua dan Papua Barat termasuk membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). SBY juga mengingatkan dalam menangani Papua, pemerintah memegang tiga pilar utama dalam setiap kebijakan dan program kerja. Pilar pertama adalah kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, pilar yang kedua yaitu pelaksanaan otonomi khusus di Papua dan Papua Barat dan pilar ketiga adalah pelaksanaan percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat sebagai prioritas nasional.

          Selain itu, saya merasa perlu menyampaikan kepada seluruh rakyat indonesia untuk membantu proses penyelesaian masalah Papua  ini dengan cara menghilangkan identitas kedaerahan masing-masing orang dan lebih mengedepankan identitas kebangsaan. Dengan menghilangkan identitas kedaerahan maka yang ada adalah identitas kebangsaan yang berlandaskan Pancasila, tidak ada lagi perbedaan dan kecurigaan antar masing-masing rakyat, sehingga diharapkan akan tercipta suasana yang kondusif dan keadilan yang merata dimanapun, kapanpun dan kepada siapapun seperti yang diamanatkan dalam Pancasila (sila ke-5) serta Undang-Undang Dasar tahun 1945.

          Papua, semoga kedamaian menyelimuti hati dan hari-hari kehidupan nafasmu.

          Alhamdulillah, semoga bermanfaat,,,

(Berita terkait: Komnas HAM: Presiden SBY Harus Datang ke Papua (Rabu, 07 Desember 2011), diakses pada 8 desember 2011 sekitar pukul 15:00 wib).

About ifqo

Kepingin melawan arus, agar tidak tenggelam,,,

4 responses »

  1. Kapolres Jakarta Utara, Kombes Pol Andap Budhi, menceritakan kejadian itu berawal saat Christopher turun dari Halte TransJakarta Penjaringan, Jakarta Utara pada Senin 5 Desember 2011 pukul 18.

  2. Riqoh says:

    Mas, saya sudah baca artikelnya, bagus.

    Menurut saya SBY itu tidak ada komitmen untuk mnyelesaiin masalah di Papua

Tinggalkan Komentar/Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s